Revisi Penulisan Ijazah petunjuknya bisa dilihat dan ambil di bawah
REVISI PENULISAN IJAZAH
REVISI PENULISAN IJAZAH
Minggu, 14 Juni 2015
Jumat, 12 Juni 2015
Sabtu, 06 Juni 2015
BAHAN2 PENCAIRAN BOS
kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pencairan bisa lihat disini
surat perjanjian
surat pernyataan
PERSARATAN BOS
surat perjanjian
surat pernyataan
PERSARATAN BOS
Senin, 01 Juni 2015
Tunjangan Profesi Guru dan BOS Sudah Bisa dicairkan
Jakarta (Pinmas) – Tunjangan profesi guru madrasah swasta dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
untuk madrasah seharusnya sudah bisa dicairkan sesuai SK penetapan
penerimaan tunjangan profesi di Madrasah oleh satker di masing-masing
Kanwil Provinsi yang berkoordinasi dengan Kankemenag Kabupaten/Kota. Hal
itu disampaikan Direktur Pendidikan Madrasah M Nur Kholis Setiawan
kepada Pinmas di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (1/6).
“Tunjangan Profesi Guru dan BOS sudah bisa dicairkan,”kata Nur Kholis.
Dikatakan Nur Kholis, tentang aturan tentang pencairan tunjangan profesi guru Madrasah ini, Kemenag sudah mengirimkan surat pada akhir Maret 2015 kepada Kakanwil setiap provinsi bagaimana Petunjuk Teknis (Juknis) terkait tunjangan profesi guru Madrasah, PNS dan bukan PNS.
Oleh karena itu, Nur Kholis minta agar Kanwil berkoordinasi dengan Kankemenag untuk dapat memastikan realisasi pencairan tunjangan profesi guru pada awal semester 2015.
Terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Nur Kholis menyampaikan, dari 33 Provinsi, 27 provinsi anggarannya sudah berada di Kanwil Kemenag, dan 6 provinsi sedang relokasi anggaran di Kankemenag Kabupaten/Kota dan bendahara pembantu sedang merekapnya.
Perlu diketahui juga, lanjut Nur Kholis, bahwa lima Provinsi tersebut (Jateng, Gorontalo, Lampung, Banten dan Sumsel) sudah dicairkan sesuai dengan mekanisme pencairan PMK 81/2012 dari rekening Madrasah dengan rincian Jateng 250 milyar, Gorontalo sebesar 5,7 milyar, Lampung sebesar 58,7 milyar, Banten sebesar 9,9 milyar dan Sumsel sebesar 30 milyar.
“Selain itu, provinsi Kalbar sebesar 5,7 milyar dan Kepulauan Riau sebesar 3,3 milyar, itu sudah cair untuk tahap I dengan mekanisme PMI 190/2012 dengan sistem uang persediaan,” ujar Nur Kholis.
Dan provinsi lainnya, seperti DIY sudah mendapat persetujuan DJPB sebesar 7 milyar dan provinsi lainya sedang pada tahap proses penetapan PPK dan BPP di Kabupaten. (Arief/dm) 1 juni 2015
“Tunjangan Profesi Guru dan BOS sudah bisa dicairkan,”kata Nur Kholis.
Dikatakan Nur Kholis, tentang aturan tentang pencairan tunjangan profesi guru Madrasah ini, Kemenag sudah mengirimkan surat pada akhir Maret 2015 kepada Kakanwil setiap provinsi bagaimana Petunjuk Teknis (Juknis) terkait tunjangan profesi guru Madrasah, PNS dan bukan PNS.
Oleh karena itu, Nur Kholis minta agar Kanwil berkoordinasi dengan Kankemenag untuk dapat memastikan realisasi pencairan tunjangan profesi guru pada awal semester 2015.
Terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Nur Kholis menyampaikan, dari 33 Provinsi, 27 provinsi anggarannya sudah berada di Kanwil Kemenag, dan 6 provinsi sedang relokasi anggaran di Kankemenag Kabupaten/Kota dan bendahara pembantu sedang merekapnya.
Perlu diketahui juga, lanjut Nur Kholis, bahwa lima Provinsi tersebut (Jateng, Gorontalo, Lampung, Banten dan Sumsel) sudah dicairkan sesuai dengan mekanisme pencairan PMK 81/2012 dari rekening Madrasah dengan rincian Jateng 250 milyar, Gorontalo sebesar 5,7 milyar, Lampung sebesar 58,7 milyar, Banten sebesar 9,9 milyar dan Sumsel sebesar 30 milyar.
“Selain itu, provinsi Kalbar sebesar 5,7 milyar dan Kepulauan Riau sebesar 3,3 milyar, itu sudah cair untuk tahap I dengan mekanisme PMI 190/2012 dengan sistem uang persediaan,” ujar Nur Kholis.
Dan provinsi lainnya, seperti DIY sudah mendapat persetujuan DJPB sebesar 7 milyar dan provinsi lainya sedang pada tahap proses penetapan PPK dan BPP di Kabupaten. (Arief/dm) 1 juni 2015
Minggu, 31 Mei 2015
SYARAT DAN KETENTUAN PENARIKAN DANA BSM 2014 SYARAT DAN KETENTUAN PENARIKAN DANA BSM 2014
SYARAT DAN KETENTUAN PENYERAHAN APLIKASI PEMBUKAAN BUKU REKENING BSM 2014
SYARAT DAN KETENTUAN PENARIKAN ATAU PENCAIRAN
BSM-FORM-SK-DAN-AUTO-DEBET
BSM-SURAT-KUASA-PENARIKAN-BNI-Jan-Jun-2014
BSM-SURAT-PERNYATAAN-BSM
BSM-SYARAT-DAN-KETENTUAN
- MENYERAHKAN FORMAT APLIKASI DATA ANAK DAN ORANG TUA
- MENYERAHKAN FORMAT APLIKASI SYARAT DAN KETENTUAN
- MENYERAHKAN FORMAT APLIKASI PERSETUJUAN ORANG TUA
- POIN 1-3 DILAMPIRI FOTO COPY KTP ORANG TUA/AKTE KELAHIRAN SISWA/RAPORT YANG ADA FOTONYA
SYARAT DAN KETENTUAN PENARIKAN ATAU PENCAIRAN
- SURAT KUASA BERMATERAI 6.000 BERSAMA LAMPIRAN YANG ADA TANDA TANGAN SISWA
- SLIP PENARIKAN (TANDA TANGAN DEPAN SISWA, BELAKANG PENERIMA KUASA DAN SISWA)
- FOTO COPY PENERIMA KUASA
- SURAT PERNYATAAN PENERIMA BSM BERNATERAI 6.000
- MEMBAWA MATERAI 6.000 (1 BUAH)
- SALDO AKHIR HARUS ADA SISANYA (BAGI SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN DENGAN NOMER REKENING BARU, KLU YANG LAMA BOLEH DIAMBIL SELURUHNYA
- SOFT COPY FORMAT AUTO DEBET DALAM BENTUK FLASHDISK
- LAMPIRAN SK
- LAMPIRAN SURAT KUASA
- SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BSM
BSM-FORM-SK-DAN-AUTO-DEBET
BSM-SURAT-KUASA-PENARIKAN-BNI-Jan-Jun-2014
BSM-SURAT-PERNYATAAN-BSM
BSM-SYARAT-DAN-KETENTUAN
REVISI JUKNIS BOS MADRASAH 2015
revisi bos uda keluar silahkan downlod dan baca aturan pencairannya
http://www.mediafire.com/view/o7tblv8a582kw5s/REVISI_JUKNIS_BOS_MADRASAH.pdf
juknis bos 2015
http://www.mediafire.com/view/o7tblv8a582kw5s/REVISI_JUKNIS_BOS_MADRASAH.pdf
juknis bos 2015
Jumat, 29 Mei 2015
PENDATAAN SERTIFIKASI TAHAP KE II (KMA 103 TAHUN 2015)
KEPADA
YTH. 1. PENGAWAS MADRASAH
2. KETUA KKM DAN IGRA
PENDATAAN SERTIFIKASI TAHAP II ADALAH PENDATAAN YANG BELUM MELAKUKAN PEMBERKASAN TAHAP KE 1 DI KARENAKAN TERBENTUR ADANYA ATURAN PMA N0 43 TAHUN 2014, OLEH KARENA ITU KAMI MELAKUKAN PENDATAAN TAHAP 2, YAITU :
YTH. 1. PENGAWAS MADRASAH
2. KETUA KKM DAN IGRA
PENDATAAN SERTIFIKASI TAHAP II ADALAH PENDATAAN YANG BELUM MELAKUKAN PEMBERKASAN TAHAP KE 1 DI KARENAKAN TERBENTUR ADANYA ATURAN PMA N0 43 TAHUN 2014, OLEH KARENA ITU KAMI MELAKUKAN PENDATAAN TAHAP 2, YAITU :
1. PENDATAAN DAN VERIFIKASI TAHAP II BAGI
GURU YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK, DENGAN BERPEDOMAN PADA KMA NO. 103
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU MADRASAH
BERSERTIFIKAT PENDIDIK (KEPUTUSAN DIRJEN PENDIS NO. 166 TH 2012 TENTANG
PEDOMAN TEKHNIS PENGHITUNGAN BEBAN KERJA GURU RA/MADRASAH, TIDAK BERLAKU)
2. BUKAN PENDATAAN/PEMBERKASAN PENCAIRAN TPP BULAN BERIKUTNYA
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA
Langganan:
Postingan (Atom)